Ahli Perubahan Iklim Turun Tangan ke Kabupaten-Kabupaten

Ahli Perubahan Iklim Turun Tangan ke Kabupaten-Kabupaten

APIK Indonesia Network. Ahli perubahan iklim telah menandatangani kemitraan dengan kabupaten-kabupaten untuk turut membantu menghadapi perubahan iklim. Kerjasama Jaringan Ahli Perubahan Iklim dan Kehutanan (APIK Indonesia Netwok) dengan Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LKTL) dilaksanakan di Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan pada 26 Juli 2018. Festival Kabupaten Lestari dengan tema “Indonesia Innovate: Solusi Karya Anak Bangsa untuk Kabupaten Lestari” di Palembang dan Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, diselenggarakan oleh LKLT. Ketua Umum LTKL, Bene Hernedi menyampaikan LTKL dibentuk pada tanggal 21 Juli 2017 oleh perwakilan delapan kabupaten dari enam provinsi yakni Musi Banyuasin, Rokan Hulu, Siak, Batang Hari, Labuan Batu Utara, Sintang, Sanggau, dan Sigi.

Kabupaten anggota LTKL memiliki visi mampu menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, dengan fokus pada tata kelola lahan, baik di dalam dan/atau antar-Kabupaten, melalui metode inovatif agar sesuai dengan Target Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan berkontribusi pada target penurunan emisi Indonesia. Visi ini sejalan dengan program utama APIK Indonesia Network, dan diharapkan deklarasi ini dapat mensinergikan program-program yang mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, demikian dikatakan Sabaruddin, Wakil Ketua Umum APIK Indonesia Network.

Kerjasama APIK Indonesia Network dan LTKL difokuskan pada penyediaan ahli untuk penyusunan kebijakan di bidang perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan, serta kegiatan penelitian, pemberdayaan masyarakat, serta advokasi untuk isu perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan. Dalam kesempatan terpisah, Mahawan Karuniasa, anggota Paris Committee on Capacity-building UNFCCC menyatakan penandatanganan kerjasama tersebut, merupakan wujud upaya para ahli perubahan iklim di Indonesia beserta para pemangku kepentingan untuk bekerjasama dan turun langsung ke lapangan di tingkat Kabupaten mengimplementasikan penurunan emisi gas rumah kaca serta mewujudkan pembangunan berkelanjutan di daerah.