Pembangunan ekonomi perlu integrasikan isu perubahan iklim dan isu lingkungan lainnya

Jakarta, 13 April 2020 – Pandemi Covid-19 yang melanda dunia sudah seharusnya mengingatkan semua pihak perlunya meningkatkan perhatian pada isu lingkungan, antara lain perubahan iklim. Jaringan Ahli Perubahan Iklim dan Kehutanan Indonesia (APIKI) mengingatkan pemerintah bahwa sudah saatnya pembangunan ekonomi terintegrasi dengan isu perubahan iklim dan isu lingkungan lainnya agar dapat menghindari bencana iklim di masa mendatang dan lebih tangguh saat terjadinya bencana lingkungan.

Dalam seri diskusi daring yang diselenggarakan APIKI berjudul “Updated Nationally Determined Contribution (NDC) – Indonesia: Perkembangan Rencana Pengendalian Perubahan Iklim Indonesia” yang diselenggarakan oleh APIKI dan Environment Institute pada hari Senin, 13 April 2020, menghadirkan Dr. Nur Masripatin, Penasihat Senior Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang sekaligus Pembina APIKI sebagai pembicara utama. Seminar daring tersebut diikuti oleh sekitar 100 orang peserta.

“Memasuki masa implmentasi NDC 2020-2030, Indonesia perlu memperkuat implementasi di subnasional,” kata Bu Nur setelah memaparkan status terakhir Updated NDC Indonesia. “Banyak ruangruang terbuka bagi APIKI untuk berkontribusi dalam implementasi NDC sekaligus merupakan tantangan, termasuk risiko kehilangan fokus bila tidak direncanakan dengan baik dan konsisten dalam pelaksanaannya,” lanjutnya.

Dalam diskusi yang secara virtual juga mengadirkan panelis yang terdiri dari para ketua region APIKI dari berbagai provinsi di Indonesia, hal yang digarisbawahi adalah bentuk nyata pengurangan emisi gas rumahkaca sebagaimana komitmen Indonesia sebesar 29% tanpa syarat atau dengan usaha sendiri dan 41% bersyarat atau dengan dukungan internasional yang memadai pada tahun 2030.

“Ada kepentingan untuk membumikan NDC dengan merinci roadmap implementasinya ke rencana kerja masing-masing kementerian dan stakeholder lainnya. Misalnya siapa saja yang harus bertanggung jawab untuk pekerjaan tertentu, karena banyak elemen yang memerlukan peran kementerian selain KLHK,” jelas Bu Nur.

Untuk mendukung pembangunan ekonomi yang mengintegrasikan isu perubahan iklim dan masalah lingkungan lainnya, omnibuslaw yang saat ini sedang dibahas di parlemen meskipun banyak tantangannya, memiliki peluang untuk memasukkan isu perubahan iklim, namun perlu dukungan politik yang kuat dari DPR.

Untuk keterangan lebih lanjut, silakan hubungi:
Dr. Mahawan Karuniasa, Ketua APIK Indonesia Network
Telpon seluler: +62 812-9947-203, email: mahawancac@yahoo.com