Menteri Siti: “Perlu Dorongan untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dalam Pengelolaan Hutan Berkelanjutan”

Jakarta, Nusantarapos,- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya menghadiri secara khusus dalam acara lokakarya yang bertujuan untuk penyusunan publikasi pertama dokumen Status Hutan Indonesia atau State of Indonesia Forest di Jakarta, Selasa (15/5).

Acara tersebut dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerjasama dengan Food and Agricultural Organization (FAO).

Menurut Menteri Siti, dokumen tersebut nantinya akan menjadi pedoman dasar untuk pengelolaan hutan Indonesia secara berkelanjutan di masa depan dengan alasan nantinya dokumen tersebut dapat digunakan untuk merumuskan persepsi terhadap suatu permasalahan agar tidak terjadi kegagalan persepsi sehingga masalah tidak dapat terpecahkan. “ini adalah masa depan Indonesia, masa depan hutan kita,” Katanya.

Siti menggambarkan Di luar negeri hal tersebut menjadi persoalan, dan Indonesia harus dapat menjelaskan agar mereka mempunyai persepsi yang pas. Terlebih lagi dalam hal transparansi proses pengambilan keputusan pada suatu kebijakan harus diketahui orang lain.

“Transparansi tidak hanya sekedar memberikan data kepada publik, tapi lebih daripada itu. Dengan adanya dokumen ini diharapkan dapat memberikan transparasi tersebut kepada masyarakat,” jelasnya.

Menteri Siti juga memandang dokumen ini sangat penting, mengingat saat ini dunia internasional sebenarnya mengharapkan Indonesia dapat menjadi pemimpin pada beberapa aspek.

“Pada berbagai pertemuan internasional, selalu coba dicari pemimpin atas pesoalan gambut, satwa liar, pollution free planet, dan sebagainya. Indonesia sering dilirik pada aspek tersebut.”, tambahnya.

Dalam dokumen Status Hutan Indonesia, memuat beberapa aspek penting dalam pengelolaan hutan Indonesia yakni :
Pada Bab 1 dan Bab 2 menjelaskan mengenai status terkini kawasan hutan di Indonesia, termasuk ekosistem gambut, hutan produksi dan kawasan konservasi.

Pada Bab 3, menjelaskan upaya untuk mengatasi laju deforestasi termasuk dengan mengurangi kebakaran hutan dan lahan dan melakukan pemulihan ekosistem gambut serta pengendalian perubahan iklim. Bab 4 secara khusus membahas mengenai peningkatan program perhutanan sosial di Indonesia dan pengembangan penelitian kehutanan Indonesia.

Bab 5 menceritakan tentang arah baru yang diambil dalam mengelola kawasan konservasi. Dan Bab 6 menyinggung tentang kontribusi sektor kehutanan kepada ekonomi nasional dan situasi saat ini terkait sektor swasta, termasuk sertifikasi pengelolaan hutan lestari dan legalitas kayu.

Disisi lain, Stephen Rudgard mengatakan, bahwa dokumen ini adalah dokumen politik dan sangat baik yang dibutuhkan untuk Indonesia dan juga dunia.

“Merupakan kehormatan bagi kami FAO bisa mendukung proses SOFO sejak Oktober 2017. Bagi FAO, Indonesian SOFO bukan hanya penting bagi Indonesia tetapi juga bagi dunia.“ ujar Stephen.
Bahkan nantinya, dokumen tersebut akan dicetak menjadi sebuah buku dengan Bahasa Inggris yang saat ini sudah dalam tahap peninjauan secara teknis yang nantinya akan diperbarui dengan revisi draft pada akhir bulan ini. Dalam penulisan buku ini akan dikoordinir langsung oleh Dr. Effransjah, sebagai aktifis lingkungan yang juga sebagai Penasihat Senior Menteri LHK.

Buku Status Hutan Indonesia 2018 akan diluncurkan pada akhir Juni 2018 melalui soft launching, sebelum dipresentasikan oleh Menteri Lingkungan dan Kehutanan Siti Nurbaya pada Konferensi Internasional Komite Kehutanan FAO, di Roma, Italia bulan Juli 2018.(*)

Sumber: nusantarapos.co.id