Ini Masukan Para Pakar Soal Isu Lingkungan di Debat Kedua

PARA pakar lingkungan dari sejumlah organisasi mendeklarasikan Manifesto Forum Pembangunan dan Lingkungan bertajuk Visi Indonesia Berkelanjutan 2045: Menuju Indonesia sebagai Negara Maju Berwawasan Lingkungan. Mereka memberi masukan sejumlah isu lingkungan jelang debat calon presiden edisi kedua.

Ketua Jaringan Ahli Perubahan Iklim dan Kehutanan Indonesia (APIKI) Mahawan Karuniasa yang membacakan manifesto, menyatakan salah satu tantangan utama berkaitan dengan isu lingkungan ialah pertumbuhan penduduk.

Jumlah penduduk yang terus bertambah diiringi meningkatnya permintaan atas air, pangan, energi, permukiman, serta infrastruktur sosial dan ekonomi, dipandang akan membawa konsekuensi lingkungan.

“Diperkirakan penduduk pada 2045 akan mencapai lebih dari 300 juta orang. Di sisi lain, sumber daya alam memiliki keterbatasan daya dukungnya. Begitu juga keterbatasan lingkungan. Namun, Indonesia sebenarnya tetap memiliki potensi untuk menjadi negara maju yang berwawasan lingkungan,” kata Mahawan dalam jumpa pers di Jakarta, Sabtu (16/2).

Selain dari APIKI, para ahli dan praktisi lingkungan yang menandatangani manifesto berasal dari berbagai organisasi yaitu Perkumpulan Ahli Ilmu Lingkungan, Perkumpulan Program Studi Ilmu Lingkungan, Badan Kerjasama Pusat Studi Lingkungan, Ikatan Ahli Lingkungan Hidup Indonesia, Perhimpunan Cendekiawan Lingkungan Indonesia, dan Persatuan Sarjana Kehutanan Indonesia.

Ada sepuluh poin manifesto. Pertama, sumber daya alam dan jasa lingkungan memiliki keterbatasan. Untuk menjamin tercapainya visi Indonesia menjadi negara maju, pembangunan nasional dan regional harus dikendalikan agar tidak melampaui daya dukungnya, melalui pembangunan yang berawawasan lingkungan.

Kedua, pertumbuhan jumlah penduduk perlu segera dikendalikan. Pertumbuhan penduduk menjadi faktor utama tekanan terhadap sumber daya alam dan jasa lingkungan.

“Keberhasilan pengendalian jumlah penduduk, menjadi kunci pencapaian visi Indonesia menjadi negara maju yang berwawasan lingkungan,” ujar Mahawan.

Poin ketiga, perlunya percepatan pengembangan sumber daya manusia dan penguasaan teknologi ramah lingkungan dalam skala besar. Kapital manusia yang meliputi keterampilan, pengetahuan, serta teknologi menjadi faktor penentu transisi ketergantungan dari sumber daya alam tidak terbarukan kepada sumber daya alam terbarukan.

Keempat, restorasi lingkungan dinilai menjadi penentu pembangunan ekonomi masa depan. Kapital alam dan kemampuan pengelolaan dan pemanfaatannya secara berkelanjutan dianggap menjadi penentu pembangunan masa depan karena semakin terbatasnya sumber daya alam global, terutama untuk menjaga ketahanan air dan pangan.

“Kelima, industri ramah lingkungan harus menjadi modal menuju negara maju berwawasan lingkungan. Pengembangan industri ramah lingkungan selain meningkatkan efisiensi penggunaan dan melestarikan sumber daya alam dan jasa lingkungan, juga mendukung pengembangan teknologi hijau,” ujar Mahawan.

Keenam, para pakar mengatakan pengendalian perubahan iklim nasional bergantung pada reduksi emisi sektor energi dan kehutanan. Indonesia perlu membangun kemitraan internasional untuk pengembangan teknologi energi baru terbarukan dalam skala besar.

Ketujuh, tata ruang dinilai menjadi landasan pencapaian Indonesia menjadi negara maju dan berwawasan lingkungan. Tata ruang mempengaruhi aktivitas budidaya dan perlindungan wilayah pembangunan, struktur dan dinamika demografi, sentra-sentra ekonomi.

“Delapan, permasalahan lingkungan membutuhkan penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Permasalahan deforestasi, serta bencana kebakaran hutan dan lahan, banjir, longsor, juga permasalahan sampah sangat terkait dengan penegakan hukum dalam pemanfaatan kawasan hutan dan penggunaan lahan.”

Kesembilan, para pakar menilai perlunya percepatan penanganan sampah. Kesepuluh, pengembangan sumber daya manusia dan profesi bidang lingkungan hidup perlu ditingkatkan untuk pengembangan daya saing masa depan. (OL-2)

Sumber: Media Indonesia