Debat Capres: Perubahan Iklim Tak Dibahas, Energi Terbarukan Suram?

• Debat capres ini hanya terlihat seperti formalitas memenuhi amanat UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu.
• Perdebatan tidak menyentuh akar permasalahan di lapangan dan penyelesaian tak semudah diucapkan kedua kubu
• Isu perubahan iklim luput dari bahasan para capres. Begitu juga isu kriminalisasi masyarakat yang masuk hutan lindung dan pembebasan tanah
• Solusi energi terbarukan kedua capres masih mengandalkan sawit tanpa menekankan, sumber-sumber harus berkelanjutan yang tak menciptakan kerusakan lingkungan, deforestasi sampai pelanggaran HAM
• Sumber-sumber energi terbarukan yang melimpah di negeri ini seperti angin, air, matahari sampai panas bumi tak disinggung sama sekali.

Minggu (17/2/19), Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar debat kedua calon presiden dengan tema energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam dan lingkungan. Malam itu, Joko Widodo, calon presiden nomor urut satu berkemeja lengan panjang putih. Sementara Prabowo Subianto, capres nomor urut dua bersetelan jas hitam.

Sebagai pertahana, Jokowi, menjawab lebih sistematis mengenai hal-hal yang sudah dia lakukan selama jadi presiden. Meskipun begitu, secara umum, debat masih banyak retorika dan isu-isu penting masih luput dari radar kedua calon seperti perubahan iklim, dan kriminalisasi warga maupun pengoptimalan energi terbarukan dari surya, air, angin maupun panas bumi.

Bicara infrastruktur, Prabowo mengatakan, akan bangun infrastruktur untuk masyarakat. Dia mengkritik proyek infrastruktur era Jokowi tak efisien, tanpa kajian tepat dan tidak memperhatikan kepentingan rakyat.

Jokowi menampik, pembangunan infrastruktur itu untuk rakyat. Ada 191.000 jalan desa untuk masyarakat. Jalur produksi ini, katanya, bermanfaat bagi petani, begitu juga pembangunan 58.000 irigasi dengan dana desa.

Kala menjawab soal konflik infrastruktur, Jokowi bilang dalam 4,5 tahun ini hampir tak ada konflik dalam pembebasan lahan. Dia minta biaya pembebasan lahan lebih tinggi, konsepnya ganti untung bukan ganti rugi. Jokowi menyebutkan, telah membangun banyak pelabuhan baru atau pengembangan 21 lokasi, airport baru 10 bandara pada 2018.

Kala membahas soal energi, kedua kubu menyatakan, perlu mengurangi energi fosil dan beralih ke terbarukan. Namun, mereka sama-sama mengandalkan sawit, sebagai sumber energi terbarukan.

Mereka mengandalkan sawit tanpa penjabaran pentingnya sumber-sumber energi didapat dengan cara-cara baik dan tak timbulkan masalah lingkungan maupun pelanggaran HAM.

”Sawit adalah komoditas penting, ini juga menjanjikan karena kita dapat menggunakan sawit sebagai biodiesel dan biofuel,” kata Prabowo.

Dia yakin, Indonesia akan mampu swasembada energi, melalui sawit sebagai biofuel dan peningkatankan kesejahteraan petani sawit.

“Kita manfaatkan sawit untuk jadi tambahan bahan bakar, karena dalam waktu dekat kita jadi nett importir bahan bakar minyak. Kita punya peluang dari sawit.”

Prabowo juga sebut selain sawit, bioethanol dari aren, singkong sampai tebu.

Jokowi menyebutkan, sudah jalankan B20, bakal meraih B100. Dia bilang, produksi sawit Indonesia 46 juta ton per tahun.

”Kita menuju B100 hingga total produk dari sawit masuk biofuel, hingga ketergantingan bahan bakar minyak impor kurang,” katanya.

Kedua capres hanya bahas ‘kulit-kulit’ energi terbarukan tanpa sama sekali menyinggung sumber energi terbarukan dan bersih seperti tenaga surya, air, angin sampai panas bumi.

Bicara kebakaran hutan dan lahan, Jokowi mengklaim dalam tiga tahun tak terjadi kebakaran hutan dan gambut. “Itu adalah kerja keras kita semua.”

Faktanya, dalam tiga tahun 2016, 2017 dan 2018, karhutla memang alami penurunan dan tak terjadi tragedi seperti 2015, tetapi karhutla masih terjadi.

Berdasarkan data karhutla Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kebakaran 14.604,84 hektar (2016), 11.127,49 hektar (2017), 4.666,39 hektar (2018), turun jauh dari 2015 yang mencapai jutaan hektar.

Reforma agraria

Soal ketimpangan kepemilikan lahan, Jokowi bicara program reforma agraria dan perhutanan sosial, sudah terimplementasi lahan kelola warga sekitar 2,53 juta hektar dari target 12,7 hektar. ”Kita juga mendampingi mereka agar tanah-tanah yang diberikan itu produktif, ada yang ditanami kopi, buah-buah, jagung.”

Untuk distribusi lahan, sudah memberikan 5 juta sertifikat kepada masyarakat pada 2017 dan 7 juta sertifikat pada 2018.

Prabowo memiliki pandangan berbeda, tampak tak sepaham dengan distribusi lahan kepada warga. Menurut dia, jumlah lahan terbatas, sedangkan kenaikan populasi terus meningkat.

”Jika bapak bangga bagi juta-juta tanah, pada saatnya nanti, kita tidak punya lahan lagi untuk dibagi-bagi.”

Prabowo belum sempat menyebutkan strategi, hanya bilang kalau dapat mandat akan jalankan UUD 1945. “Pasal 33 bahwa bumi, air dan kekayaan di dalamnya dikuasai negara, rakyat boleh …” Waktu habis.

Penyataan ini ditanggapi Jokowi dengan menyebutkan, Prabowo memiliki lahan besar di Kalimantan Timur seluas 220.000 hektar dan Aceh Tengah 120.000 hektar. ”Saya sampaikan, bahwa pembagian-pembagian seperti ini tidak dilakukan di masa pemerintahan saya.”

Pada akhir debat, Prabowo pun mengakui kepemilikan lahan itu. ”Itu benar, tapi itu HGU, itu milik negara. Setiap saat negara bisa ambil kembali. Kalau untuk negara, saya rela kembalikan itu semua. Daripada jatuh ke orang asing, lebih baik saya yang kelola karena saya nasionalis dan patriot.”

Debat hanya formalitas?

Hariadi Kartodihardjo, Guru Besar Institu Pertanian Bogor (IPB) menyayangkan, debat capres ini hanya terlihat seperti formalitas memenuhi amanat UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu. Perdebatan tidak menyentuh akar permasalahan di lapangan dan penyelesaian tak semudah diucapkan kedua kubu.

”Ini lebih pada retorika politik. Saya tidak menangkap substansi inovasi yang muncul dan akar masalah yang penting dalam upaya peningkatan lingkungan ke depan. Ini tidak muncul,” katanya kepada Mongabay.

Presiden Jokowi, katanya, dalam memaparkan lebih sistematis karena pihak yang sedang menjabat. Sayangnya, Prabowo lebih banyak menggunakan retorika dan data empiris yang kurang kuat.

Dia berekpetasi, perdebatan seharusnya memberikan penyataan kritis kepada lawan, tetapi itu tak terjadi. ”Banyak fakta kuat dan otentik untuk sama-sama mengkritisi tapi itu tidak muncul.”

Perdebatan kali ini, dia anggap masih belum pada titik penyelesaian masalah. Dia contohkan, pernyataan Prabowo soal akan memisahkan kembali Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup. Ia tak bisa dilihat secara pragmatis karena sumber daya alam yang terkait dengan pangan, energi, air dan lingkungan itu erat kaitan dengan tanah termasuk investasi hingga masyarakat adat/lokal.

Isu kriminalisasi masyarakat yang masuk hutan lindung dan pembebasan tanah pun absen dalam ajang perdebatan ini.

Hariadi melihat, kedua kubu membawa upaya problematika sawit diselesaikan melalui teknologi. ”Fakta itu bukan menjawab problematika yang terjadi di lapangan. Persoalan sawit itu tidak terkontrol dan tak ada memastikan arah, meski sudah ada berbagai kebijakan, misal, moratorium sawit,” katanya.

Pemerintah, masih belum mampu menentukan solusi masalah, seperti HGU kawasan hutan, izin salah tempat, dan menanam di luar HGU.

”Itu bukan hanya jadi persoalan deforestasi juga kerugian negara, karena sawit di luar HGU tidak bayar pajak.”

Kekecewaan Hariadi pun dirasakan Nur Hidayati, Direktur Eksekutif Walhi Nasional. ”Sebenarnya yang kami harapkan dari debat ini adalah penjelasan, bagaimana capres itu melaksakan visi misi bukan pada tataran apa,” katanya saat siaran langsung di TVRI.

“Kami sebenarnya lebih mengharapkan jawaban elaboratif dan tajam, tadi masih normatif dan lebih banyak mempromosikan apa yang sudah dicapai,” kata salah satu panelis debat ini.

Dia bilang, masih banyak jargon keluar dalam debat ini yang tidak menyentuh substansial masalah.

Khalisah Khalid, dari Walhi Nasional juga menantang kedua calon mampu menyelesaikan masalah struktural kepemilikan lahan di Indonesia.

Harapannya, melalui sisa waktu dua bulan menuju pilpres, debat bisa jadi rujukan masyarakat untuk mengetahui, memahami isu lingkungan yang sangat erat kaitan dalam kehidupan sehari-hari.

Dewi Kartika, Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria pun menyebutkan pertanyaan yang dirumuskan panelis sudah berdasarkan fakta dan data konkrit lapangan. ”Seharusnya kedua capres tidak mengabaikan data dan situasi pesoalan yang sedang berkembang,” katanya.

Soal proses pembangunan infrastruktur yang memiliki dampak negatif, respon Jokowi, tidak ada penggusuran, perampasan tanah dan konversi lahan pertanian. Padahal, konflik terus terjadi, tak hanya dalam empat tahun ini, sejak bertahun-tahun lalu.

”Harusnya lebih ditekankan bagaimana pembangunan infrastruktur itu bisa jalan sesuai kebutuhan dan tujuan tetapi tidak berdampak negatif. Kita mau strategi ke depan seperti apa agar ekses negatif tidak ada,” katanya.

Soal kebijakan reforma agraria, jawaban Jokowi tidak menyentuh pada penjelasan redistribusi lahan 9 juta hektar yang masih tersendat.

Dia bilang, Prabowo berjanji reforma agraria dalam visi-misi tetapi tak setuju redistribusi tanah kepada rakyat dengan alasan tanah terbatas.

“Beralasan daripada asing yang kuasai lantas “lumrah” dia saja yang kuasai. Asal anti swasta asing, tetapi prinsip absolut negara berkuasa atas sumber-sumber agraria adalah sikap anti-reform,” katanya dalam penjelasan via Facebook.

Ucapan Prabowo, tak lengkap. “Kesannya tanah dikuasai oleh negara, lupa menyebutkan justru sebesar-besarnya kemakmuran untuk rakyat. Hingga timbul pertanyaan, apakah ini akan diakuisisi penguasaan agraria oleh negara?”

Dia nilai, tim Prabowo tak bekerja. “ HGU itu obyek reforma agraria karena telah sebabkan ketimpangan. Beliau jelas tak paham juga reforma agraria, pun prinsip landreform sebagai jantung reforma agraria. Tapi bukannya punya organ himpunan kerukunan dari petani?”

Khalisah Khalid mengkhawatirkan terkait tawaran-tawaran energi terbarukan kedua paslon, misal, dengan gunakan bioethanol dan biofuel.

”Saat komitmen pemulihan lingkungan, kemudian dorongan pada biofuel, di mana keduanya setuju. Artinya, masa depan kita suram,” kata Alin, sapaan akrabnya.

Mengapa tawaran itu berpotensi berbahaya? “Ini sama karena monokultur, pasti akan ada ekspansi lahan, kemudian persoalan lingkungan.”

Alin bilang, seharusnya moratorium sawit bisa menjadi pintu masuk tata kelola sawit juga bersinergi dengan reforma agraria dan perhutanan sosial. Sayangnya, Jokowi tak sebutkan itu dalam ajang debat kemarin.

Pilihan biofuel sawit ini memiliki kontribusi besar terhadap perubahan iklim.

Minus perubahan iklim dan energi terbarukan suram?

Adhityani Putri, dari Center for Energy Research Asia (CERA) menyayangkan, debat capres berlangsung tak menyentuh masa depan energi Indonesia, termasuk energi bersih.

”Program 35.000 MW tak dibahas sama sekali dan tidak digugat padahal program ini dominan energi batubara yang masif dan kotor,” katanya.

Energi kotor ini menyebabkan mata pencaharian penduduk hilang, pencemaran, polusi debu akibat bongkar muat dan menghasilkan emisi gas rumah kaca.

Debat ini pun, katanya, tidak menjelaskan strategi kedua calon agar Indonesia mengurangi ketergantungan pada energi fosil.

”Saya pesimis dan khawatir tidak akan ada gebrakan baru untuk mengupayakan Indonesia beralih ke masa depan energi bersih,” katanya.

Pernyataan terkait Indonesia harus mulai mengurangi ketergantungan pada energi fosil, dijawab melalui minyak sawit sebagai solusi. Biodiesel dari minyak sawit, katanya, banyak masalah, mulai dari isu lahan, kerusakan lingkungan, deforestasi, sampai masalah sosial ekonomi lain.

Dia kecewa, tak ada komitmen mendukung sumber energi terbarukan, seperti surya, angin, air, dan panas bumi yang berlimpah di negeri ini.

”Kita tidak memiliki kemewahan waktu, industri ekstraktif yang menang. Terkait energi terbarukan, paslon tidak mau phase out dari energi kotor,” kata Alin.

Padahal, Indonesia memiliki potensi energi terbarukan besar. Berdasarkan data Koalisi #BersihkanIndonesia, Indonesia memiliki potensi surya 207.898 MW (baru termanfaatkan 0,04%), potensi laut 17.989 MW (0,002%), potensi mini dan mikro hidro 19.385 MW (1%), angin 60.647 MW (0,01%), air 75.091 MW (6,4%) dan panas bumi 29.544 MW (termanfaatkan 1%)

Teguh Surya, dari Yayasan Madani Berkelanjuan menyebutkan, debat kali ini sangat minim langkah koreksi capaian dan inovasi seperti apa yang hendak dilakukan mereka. Keduanya belum bisa menangkap isu kerentanan dari perubahan iklim yang datang seperti bom waktu.

Perubahan perubahan iklim luput dari bahasan mereka.“Kedua kandidat gagal melihat komitmen iklim nasional sebagai benang merah sekaligus penentu dari kelima isu yang dibahas dalam debat,” kata Anggalia Putri Permatasari, Manajer Pengelolaan Pengetahuan Yayasan Madani Berkelanjutan di Jakarta, Senin (18/2/19).

Capres Jokowi lebih menekankan pada berbagai langkah kebijakan, program, dan proyek terkait kelima isu debat. Namun dia kurang mengelaborasi permasalahan dan solusi mendasar yakni tata kelola.

Dia bilang, kontras antara capres petahana dan penantang. Satu sisi Jokowi cenderung menekankan langkah kebijakan dan data capaian tetapi kurang mengelaborasi maslaah mendasar dari lima isu yang diperdebatkan, yakni tata kelola.

Sedangkan Prabowo, selalu menyebut mengenai swasembada, kemandirian, berdikari dan kepentingan nasional, yang dibenturkan dengan kepentingan asing.

“Jadi Prabowo lebih banyak memainkan permasalahan identitas soal nasionalis. Termasuk pernyataan pamungkas yang mengatakan lebih baik saya yang kelola daripada asing. Kami lihat Prabowo, lebih banyak janji-janji populis tetapi miskin elaborasi program kerja, langkah konkrit dan bagaimana sih strategi menurunkan harga listrik itu juga tidak dielaborasi.”

Soal inftrastruktur, katanya, kedua capres sama sekali tak melihat keterkaitan erat antara infrastruktur dan perubahan iklim. Kedua kandidat, katanya, tak mengelaborasi desain utuh terkait pembangunan infrastruktur dalam kacamata kerentanan terhadap dampak perubahan iklim.

“Juga bagaimana pembangunan infrastruktur akan berdampak pada upaya penurunan emisi.”

Selain itu, solusi peningkatan ganti rugi yang ditekankan kedua kandidat cenderung salah fokus. Seharusnya, ia didorong persetujuan berdasarkan informasi awal tanpa paksaan dari masyarakat terdampak sebelum proyek infrastruktur masuk. Tujuannya, menjamin kemanfaatan dan mencegah pelanggaran HAM.

Keterangan foto utama: Hutan adat Kajang. yang sudah mendapatkan pengakuan dari pemerintah. Masyarakat adat, sebagai garda terdepan penjaga hutan guna menghadapi perubahan iklim. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dan rombongan, dengan berpakaian hitam-hitam dan bertelanjang kaki sesuai adat, mengunjungi hutan dan Komunitas Adat Ammatoa Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, Senin (8/8/16). Foto: Wahyu Chandra/Mongabay Indonesia

 

Sumber: Mongabay