Pemindahan Ibu Kota Wajib Perhitungkan Daya Dukung

Dr Mahawan Karuniasa (Foto: Henri Loedji)

Jakarta, Portonews.com – Pemindahan ibu kota dari Jakarta kembali digaungkan. Wacana ini kembali mengemuka setelah Presiden Joko Widodo mengutarakannya ke publik. Lokasinya belum ditentukan, tapi yang pasti di luar Jawa.

Dosen Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia, Dr Mahawan Karuniasa, mengatakan pemindahan ibu kota ini adalah solusi untuk mengurangi beban Jakarta. Namun dia mengingatkan pemerintah agar tidak memindahkan permasalahan Jakarta ke tempat yang baru. Pemindahan harus memperhitungkan daya dukung lingkungan.

“Beban yang diemban Jakarta sudah melebihi kapasitasnya. Saya tidak punya angkanya, tapi secara kasat mata sudah jelas terlihat. Kemacetan menunjukkan jumlah kendaraan sudah melebihi kapasitas jalan. Banjir yang masih sering terjadi juga memperlihatkan drainase yang buruk di kota yang padat ini,” kata Mahawan di Jakarta, Selasa (30/4/2019).

Anggota Paris Committee on Capacity-Building (PCCB) itu mengatakan kota baru pasti akan mengundang pendatang. Jika tidak diatur, akan terjadi arus urbanisasi besar-besaran menuju kota tersebut.

“Jika ibu kota dipindah, beban Jakarta jelas akan berkurang. Sebab akan banyak lembaga pemerintah yang memindahkan kantornya dari kota ini. Untuk pembangunan kota baru nanti, RUTR (Rencana Umum Tata Ruang) harus dibuat dengan cermat. Perlu dibatasi berapa persen untuk perkantoran, berapa persen untuk hunian, dan berapa persen untuk kawasan hijau,” ujarnya.

Faktor Kebencanaan

Selain daya dukung, faktor lain yang perlu diperhatikan adalah kebencanaan. Kalimantan relatif lebih aman dibanding wilayah lain di Indonesia.

“Lokasi untuk pemindahan ibu kota mengerucut ke tiga wilayah yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. Melihat kebencanaannya, wilayah di Kalimantan memang aman. Dari 1960 sampai sekarang, wilayah paling aman ada di Kalimantan. Banjir dan longsor relatif jarang terjadi. Kebakaran hutan bisa dikendalikan,” kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat BNPB, Sutopo Purwo Nugroho.

Sutopo Purwo Nugroho (Foto: Ratih Kusumawanti)

“Kajian ini akan terus digulirkan. Masih akan dikaji lebih dalam oleh Bappenas sampai nanti muncul kesimpulan wilayah yang lebih layak,” ujarnya.

Tentang usulan pemindahan ibu kota ke Mamuju, Sutopo tidak setuju. “Mamuju berbahaya dari sisi kebencanaan. Banyak sesar yang bisa menimbulkan gempa seperti sesar Makassar Thrust, Sesar Poso, dan Sesar Lawanopo. Meski pusat gempanya tidak di sana, getarannya bisa mencapai Mamuju,” kata Sutopo.

Sumber: PORTONEWS